Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M. Com, salah satu Narasumber pada Kegiatan Webinar Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintahan yang dilaksanakan secara virtual.

Ciamis, – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis menyelenggarakan kegiatan Webinar Pengelolaan Media Sosial yang diikuti oleh Diskominfo se-Jawa Barat yang dilaksanakan via media virtual bertempat di Aula Diskominfo Ciamis. Selasa (08/09/20).

Dasar kegiatan webinar ini dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Melalui Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diperlukan penguatan wawasan tentang pengelolaan media sosial yang baik dan benar termasuk beretika dalam bermedia sosial, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi penggunanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Setiaji, ST, M.Si, mengatakan kegiatan pengelolaan media sosial pada instansi pemerintahan ini dinilai sangat berperan penting dalam penyebarluasan informasi layanan masyarakat dan capaian pembangunan, ungkapnya.

Dijelaskan lebih lanjut, Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M. Com mengatakan, di tahun 2020 terjadi transformasi Humas di Era Industri 4.0. Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN, katanya.

“Artinya Humas, termasuk Humas Pemerintahan, harus bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman, “imbuhnya.

Lebih lanjut, tujuan pengelolaan komunikasi publik yaitu harus dapat menangkap berbagai isu yang berkembang di publik dan memberikan respon yang tepat, melakukan koordinasi komunikasi agar semua komponen pemerintah memiliki informasi yang cukup, menyampaikan informasi lengkap tentang kebijakan pemerintah di berbagai kanal, mampu membantu media dan publik, menjadi refereni informasi yang valid dan meraih kepercayaan masyarakat, urainya.

Sehingga harapannya dapat meminimalisir kecurigaan dan ketidakpercayaan antara publik dan pemerintah, mendekatkan hubungan antara publik dan pemerintah dalam bingkai kemitraan yang saling menguatkan, menggelorakan semangat kerja dan pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara, serta menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ideologi negara,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dr. Rita Gani, S.Sos., M.Si selaku narasumber dan dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA, menurutnya temuan yang terjadi dalam komunikasi publik saat ini yaitu masyarakat telah berubah dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi, ujarnya.

“Produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama, tekhnologi yang telah mengubah cara hidup kita, publik di banjiri informasi dari mana saja dan komunkasi publik bukanlah business as usual,” tambahnya.

Sehingga yang menjadi kebutuhkan informasi saat ini yaitu diantaranya informasi yang bisa stands out supaya menarik perhatian, informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan atau kebingungan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kanal informasi disesuaikan dengan sesuai target komunikasi dan informasi yang disampaikan harus mudah dipahami oleh semua kalangan, tandasnya.