Kabupaten Ciamis,- Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Ciamis H. Yana pada Forum Konsultasi Publik Rancangan RPD Kabupaten Ciamis tahun 2025-2026 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Kab. Ciamis Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Ciamis. Kamis, 28/12/23.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa wilayah dengan RPJMD yang berakhir pada tahun 2024 masih membutuhkan dokumen perencanaan pembangunan untuk menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2025, sambil menunggu penyusunan RPJMD setelah pemilihan kepala daerah serentak.

“Satu dokumen rencana yang berkaitan adalah Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025-2026,” Ujarnya.

Wakil Bupati Ciamis juga mengungkapkan bahwa rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Ciamis pada periode tahun 2025-2026 dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis tahun 2025 seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja daerah serta isu-isu penting yang sedang berkembang saat ini.

Kemudian, Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis David Firdha dalam kesempatanmya mengungkapkan dalam presentasinya mengenai masalah, isu penting, target, dan arah kebijakan pembangunan pada periode 2025-2026 seperti yang tercantum dalam dokumen Rancangan RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2026 yang akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025.

“Harapannya, kegiatan ini akan menghasilkan saran dan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperbaiki Rancangan RPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2016 dan juga untuk menyampaikan rencana agenda perencanaan pembangunan tahun 2025 kepada semua pihak yang terlibat,” Tandasnya

Peserta kegiatan ini terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengikuti secara virtual, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis yang hadir secara offline, Perwakilan DPRD Kab. Ciamis, jajaran SKPD, camat dan desa se-Kabupaten Ciamis secara offline dan online, Ketua TP-PKK Kab. Ciamis, Ketua GOW serta dari berbagai elemen masyarakat termasuk perwakilan dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Ciamis.

Share This :