BANDUNG, – Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, turut hadir dalam acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada Kamis, (13/03/2025).
Acara yang digelar di Auditorium Lantai 5 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Moh Toha No. 164, Bandung, dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Ketua DPRD Jawa Barat, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, dan sejumlah Kepala Daerah serta pimpinan instansi vertikal di lingkungan Provinsi Jawa Barat.
Dalam acara tersebut, terjadi pergantian jabatan yang signifikan di tubuh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya diemban oleh Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA, Ak, CFrA, kini diserahterimakan kepada Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.
Pergantian tersebut menjadi momen penting dalam rangka memastikan kelangsungan tugas dan fungsi BPK sebagai lembaga yang berperan besar dalam pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan pandangannya mengenai arah kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Dedi menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang keuangan daerah, mengingat tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang birokrasi.
Oleh karena itu, peran Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi sangat strategis dalam memastikan anggaran dikelola secara efektif, bukan hanya untuk memperbesar belanja birokrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Dedi Mulyadi juga menekankan bahwa pembangunan harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan pengelolaan irigasi.
Ia juga mengkritik mentalitas birokrasi yang sering kali menghindari program-program berisiko tinggi karena takut mendapat sorotan negatif dari publik.
Menurutnya, pembangunan yang berdampak besar memerlukan keberanian untuk mengambil langkah progresif, tentunya dengan dukungan regulasi yang melindungi para birokrat dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian utama Gubernur Jawa Barat. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka pengangguran di provinsi ini dan mengusulkan pentingnya digitalisasi dalam sistem rekrutmen tenaga kerja.
“Dengan adanya basis data tenaga kerja yang tersusun dari tingkat desa hingga provinsi, ia percaya perusahaan dapat lebih mudah merekrut tenaga kerja lokal tanpa harus melalui prosedur yang rumit,” jelasnya.
Serah terima jabatan ini bukan hanya sebuah momen simbolis, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pengawas seperti BPK dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.