KABUPATEN CIAMIS,- Bupati Ciamis Herdiat Sunarya didampingi Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra membuka sosialisasi fungsi dan tugas BPK dan DPR dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara di Gedung Islamic Center Ciamis pada Sabtu, (03/12/22).
Kegiatan sosialisasi yang dihadiri anggota Komisi 11 DPR RI Didi Irawadi Syamsudin, BPK RI Perwakilan Jabar Paula Henry Simatupang sebagai narasumber, Sekda Ciamis serta seluruh kepala SKPD Kab. Ciamis dan para pelaku UMKM dan kelompok tani Kab. Ciamis.
Bupati Herdiat Sunarya mengucapkan terima kasih telah menunjuk dan memberi kepercayaan kepada Kab. Ciamis sebagai tempat penyelenggaraan sosialisasi Fungsi Dan Tugas BPK Dan DPR Dalam Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“WBK dan WBBM dapat dicapai apabila keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku oleh seluruh perangkat pemerintahan baik pusat maupun daerah.” Ucap Bupati Herdiat kala membuka acara sosialisasi.
“Alhamdulillah Kab. Ciamis selama 9 tahun berturut-turut dari 2013-2021 telah berhasil menjalankan aturan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan negara dengan baik mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan kami tengah mempersiapkan untuk predikat yang ke-10 kalinya.” Terang Bupati Herdiat
“Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi ilmu bagi kita semua dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan keuangan Negara yang mana ini sangat berkaitan dan sangat relevan dengan misi ke-5 Kab. Ciamis 2019-2024 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” dalam visi Kab. Ciamis yaitu “Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua.”
Bupati sangat berharap sosialisasi ini dapat menjadikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara khususnya di Kab. Ciamis menjadi lebih sempurna lagi.
Selanjutnya Anggota Komisi 11 DPR Ri Didi Irawadi Syamsudin dalam sambutannya menjelaskan pentingnya mempersiapkan tata kelola serta perencanaan terhadap UMKM serta kelompok-kelompok tani sebagai pelaku kegiatan ekonomi di tingkat desa dalam upaya meningkatkan tata kelola serta pengelolaan keuangan negara yang baik dalam upaya peningkatan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
BPK RI Perwakilan Jabar Paula Henry Simatupang dalam sosialisasi mengatakan bahwa aspek perncanaan baik itu ada atau tidaknya penggunaan negara itu sangat penting, sebab apabila kita gagal dalam membuat perencanaan yang baik maka sudah dipastikan akan menemui kegagalan.
“Ada 5 sektor yang mempengaruhi PDB saat ini yaitu pertanian, pertambangan perdagangan, Perindustian dan jasa.” Ungkap Paula saat membuka sosialisasi” ungkap Paula
Saat ini ada 64 juta UMKM di Indonesia yang bila dikali 5 orang saja tiap UMKM maka akan ada 160 juta orang yang terserap oleh UMKM dalam lapangan kerja, sehingga tidak heran 97% lapangan kerja ada di UMKM, sehingga potensi UMKM sangatlah tinggi sekali dan perlu dilakukan perencanaan serta tata kelola dengan baik.” Ungkap BPK RI Perwakilan Jabar Paula
Paula menjelaskan Secara umum BPK bertugas memeriksa keuangan negara baik mulai dari Kementerian, BUMN, BUMD serta seluruh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah serta Badan Negara dan seterusnya yang menggunakan keuangan Negara. Tapi tidak hanya berhenti pada tugas itu saja tapi lebih dari itu berdasarkan visi dan misi BPK juga ikut memiliki tanggung jawab dalam upaya peningkatan tata kelola, serta pengelolaan keuangan serta perencanaan termasuk didalamnya UMKM.
