Ciamis, – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar Webinar Government Public Relation Pada Era 4.0 yang di ikuti oleh seluruh Diskominfo Kabupaten / Kota se-Jawa Barat, salah satunya Kabupaten Ciamis,Rabu, 07/10/2020.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, maka diperlukan penguatan wawasan tentang strategi komunikasi publik dan kehumasan yang profesional.
Mengawali acara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Setiaji, ST., M.Si, menjelaskan bahwa keterbukaan Informasi terhadap masyarakat sangat penting, masyarakat harus memperoleh akses informasi yang memadai, dengan keterbukaan tersebut akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif ikut serta membantu pembangunan di daerah, tuturnya.
“Di era digitalisasi ini juga merupakan tantangan bagi pemerintahan dalam memberikan berita yang baik, karena di era 4.0 ini hampir 50% dari penduduk Indonesia sudah menggunakan medsos dengan berbagai macamnya,” ujar Kadiskominfo.
Kita sebagai Diskominfo, sebagai Pemerintahan harus dapat memberikan pengolahan informasi publik yang baik, seperti memfilter berita hoax sehingga informasi yang diterima publik itu benar dan jelas.
Harapannya, dengan webinar ini peran kita dan pranata humas penyedia informasi publik agar bisa meningkatkan kualitas pengelolaan strategi informasi yang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kualitas pemerintah dalam keterbukaan informasi dan dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat, tambahnya.
Hal senada dikatakan Dosen Fikom Unpad, FX. Ari Agung Prastowo, S.Sos., M.I.Kom sebagai narasumber, dalam paparannya menjelaskan ketika era digitalisasi saat ini seakan tidak adanya batas informasi di dunia, sehingga dalam kondisi ini kita harus benar-benar menata dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik.
Lebih lanjut, sehubungan bertepatan dengan kondisi pandemi covid-19, perbaikan informasi publik di era 4.0 dinilai merupakan sebagai momentum yang tepat, karena akses informasi di era digitalisasi 4.0 lebih mudah dan cepat dalam menyampaikan informasi.
“Media merupakan harapan publik dalam mendapatkan informasi yang update dan masyarakat akan lebih aware,” ujarnya.
Dari indikator riset dari beberapa negara, penilaian publik terhadap informasi publik dari pemerintah cukup rendah, hal itu karena tidak adanya kanal tunggal informasi, hal itu karena carut marut nya komunikasi, kegagalan implementasi kebijakan, dan kegagalan masyarakat menangkap informasi yang akurat, terangnya.
Hal – hal media informasi boleh banyak, tetapi yang menjadi persoalan adalah kontennya harus tunggal, harus sama, contoh yang saat ini terkait berita penanganan covid-19, sehingga informasi akan lebih terfokus, jelasnya.
“Menjalin relasi antara humas pemerintah dengan publiklah yang lebih penting, bukan hanya sekedar publikasi,” tegasnya.
Orientasinya yaitu satu suara, satu sumber, satu informasi yang harapnnya sebagai contoh adalah munculnya partisipasi dari masyarakat untuk menangani covid-19, tandasnya.
Hadir selaku narasumber, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Setiaji, ST., M.Si, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik pada Kementerian Kominfo RI Drs. Selamatta Sembiring, M.Si, Dosen Fikom Unpad FX. Ari Agung Prastowo, S.Sos., M.I.Kom. (Diskominfo. cucu)