Ciamis,- Dalam upaya melahirkan solusi bagi kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis sehingga dapat menjaga kestabilan Fiskal Daerah, Pemkab Ciamis menggelar Focus Group Discussion (FGD) secara virtual dari ruang ULP Setda, Senin, 09/08/21.
Strategi pengamanan fiskal daerah dengan pemanfaatan informasi dan teknologi dalam mitigasi risiko dikarenakan adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis (Spirit MR. Ciamis).
Acara FGD bertemakan Spirit MR. Ciamis ini di mulai dengan sambutan dari Bupati Ciamis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, H. Tatang.
H. Tatang menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui bersama kurang lebih selama 2 tahun ini sektor perekonomian sangat terganggu akibat pandemi covid-19.
Hal tersebut mengakibatkan pemerintah tanggap dengan menerbitkan beberapa kebijakan dalam rangka penanganan, pencegahan dan penanggulangan covid-19.
“Seluruh Pemerintah Daerah melakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran sehingga menyebabkan berkurangnya kapasitas fiskal daerah serta kritisnya pengelolaan keuangan daerah,” terangnya.
“Kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal daerah agar perekonomian tetap berjalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Dalam mewujudkan hal tersebut, telah dikeluarkan Surat Edaran No : 900/634/BPKD.4 tentang Penyesuaian Pelaksanaan dan Pencairan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021.
Selanjutnya adalah melalui Surat Edaran No : 973/682/BPKD.3 tentang Pembebasan Pembayaran Pajak Daerah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Covid-19 di Kabupaten Ciamis, urainya.
Kendati demikian, H. Tatang mengungkapkan bahwa FGD ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja namun diperlukan dukungan dari pentahelix yang merupakan unsur utama pembangunan yaitu dari sisi akademisi, bisnis, community, goverment dan media, terangnya.
Menurut Tatang, melihat kondisi rill kemampuan keuangan daerah saat ini dimana di satu sisi APBD dituntut mampu memenuhi Mandatory Spending serta belanja-belanja earmarked lainnya yang mengakibatkan ruang fiskal daerah untuk membiayai program atau kegiatan yang menjadi prioritas di daerah semakin sempit.
“Di sisi lain APBD harus tetap mempertimbangkan kebutuhan penanganan kesehatan dan keselamatan manusia, pemulihan ekonomi daerah dan jaring pengaman sosial,” ucapnya.
Di hadapan para peserta, H. Tatang berharap dengan adanya FGD ini akan mampu melahirkan solusi bagi kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis sehingga dapat menjaga kesetabilan Fiskal Daerah dan mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis.
“Ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk solusi pemecah masalah di saat pandemi ini ketika anggaran terus menerus dituntut untuk dilakukan refocusing dan rasionalisme,” tandasnya.
Diskominfo Ciamis
Jurnalis Cucu dan Wahyu