
Ciamis, Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Bappeda Ciamis mengikuti Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Tahun 2021 Tingkat Provinsi Jawa Barat secara Virtual di Aula Lt.II Bappeda Ciamis, (26/8/2021).
Penilaian dilaksanakan dalam rangka mewujudkan “Jabar Zero New Stunting” melalui upaya terpadu pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi sebagai upaya pencegahan stunting yang terintegrasi di kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Kepala Bappeda Ciamis, Aep Saefuloh mengatakan percepatan pencegahan stunting menjadi prioritas pembangunan Pemkab Ciamis, ujarnya.
“Aksi konvergensi dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting,” ujarnya.
“Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi,” imbuhnya.
Berdasarkan data, ujar Aef, perkembangan stunting di Kabupaten Ciamis mengalami kondisi fluktuatif, akan tetapi kami telah berupaya menurunkan angka kasus stunting dari 4.814 kasus di tahun 2019 menurun sebanyak 81 kasus menjadi 4.733 kasus di tahun 2020, jelasnya.
“Dari 258 desa, ada 10 desa yang dijadikan lokus prioritas penurunan stunting 2020, karena dipandang 10 desa ini stuntingnya diatas rata-rata sehingga menjadi target kami di Kabupaten Ciamis, tambahnya.
Ke 10 desa tersebut antara lain Desa Girilaya, Desa Buanamekar, Desa Sindangsari, Desa Sukaraja Desa Ciparay, Desa Janggalaharja, Desa Danasari, Desa Padaringan, Desa Kertahayu dan Desa Kalijaya.
Strategi percepatan penurunan stunting di Ciamis, Aef mengatakan terdapat 8 aksi konvergensi dan integrasi yang menjadi instrument dalam bentuk program dan kegiatan, katanya.
Dimulai dari pembinaan 258 kader pembangunan manusia (KPM) masing-masing 1 desa 1 orang dengan anggaran 483 juta untuk operasional KPM.
Keterpaduan Program dan Kegiatan di 9 SKPD
Pertama: Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat), Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (Dinkes)
Kedua: Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kab/Kota, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kab/Kota (Dinas PUPR)
Ketiga : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kab/Kota (DPRKPLH)
Keempat: Pemanfaatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Distan KP)
Kelima : Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Disdik)
Keenam : Pengelolaan Pelaksana Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) (Dinsos)
Ketujuh : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas P2KBP3A)
Kedelapan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota (DPMD)
Kesembilan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota (Disnakan)
Selain itu, pelibatan multi stake holder mulai dari peran ibu ketua TP PKK melalui PKK Kecamatan dan Desa untuk pemanfaatan lahan pekarangan, dukungan dari para agnia, CSR, para ASN yang menyisihkan 2,5 persen melalui Baznas, akademisi dan tokoh masyarakat, tambahnya.
Inovasi Percepatan Penurunan Stunting
Inovasi Pemkab Camis dalam rangka percepatan penurunan stunting antara lain Payung Sanitasi dimana hasil penjualan dari payung sanitasi di gunakan untuk pembuatan sanitasi di masyarakat yg membutuhkan.
Selanjutnya Gerakan Lawan Stunting Ciptakan Jamban dan Lingkungan Sehat Sekitar Kita (GELAS CINTA) dan Gerakan Upaya Mencegah dan Peduli Stunting (GUMELIS).
Terakhir, Gerakan Peduli Stunting Wilayah Kerja Puskesmas Imbanagara (GPS WIPI) adalah Kepedulian semua pihak dalam dalam penurunan stunting.
Permasalahan
Adapun masalah yang dihadapi antara lain dampak pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu;
Adanya efisiensi anggaran/refocussing anggaran untuk Covid-19, sehingga ada beberapa kegiatan tidak dilaksanakan;
Kurang optimalnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, termasuk urusan kesehatan khususnya penanganan stunting serta belum memaksimalkan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM).
Rekomendasi
Atas dasar permasalahn tersebut, Pemkab Ciamis dalam upaya pencegahan stunting yang terintegrasi di Kabupaten Ciamis, terdapat beberapa rekomendasi yang dikeluarkan antara lain adanya posyandu keliling untuk menyikapi turunnya partisipasi masyarakat.
Selain itu, meningkatkan kapasitas Lurah/Kepala Desa, Pamong Desa dan Lembaga Desa dalam percepatan penanganan anak kerdil.
terakhir, meningkatkan sosialisasi, pendampingan dan koordinasi dengan aparat desa dan kelurahan tentang percepatan dan pencegahan anak kerdil serta meningkatkan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM).
Turut hadir pada acara tersebut :
Ketua TP PKK Kabupaten Ciamis, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, para kepada Bidang dari SKPD terkait
Diskominfo Ciamis