Category: Kabar Ciamis

Ciamis,- Dalam rangka meningkatkan peran Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar, Tim Penggerak PKK Pusat menggelar Webinar Pengelolaan Posyandu yang dilaksanakan secara virtual dan live on chanel YouTube TV Bina Pemdes, Senin, (31/05/21).

Webinar Pengelolaan Posyandu tahun 2021 mengambil tema “Aktualitas Peran Posyandu Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Sejahtera” diikuti oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan TP PKK.

Tim Penggerak PKK Kabupaten Ciamis dihadiri langsung oleh Hj Kania Ernawati Herdiat beserta pengurus lainnya dari Ruang ULP Vidcon.

Disampaikan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, tujuan webinar tersebut adalah sebagai upaya bersama, untuk bagaimana kelembagaan Posyandu itu menjadi semakin kuat.

Selanjutnya, sebagai narasumber pada Webinar tersebut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi memaparkan, bahwa tindak lanjut ini sesuai dengan Visi Presiden 2020-2024 yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

“Artinya dalam hal ini harus adanya penguatan dan komitmen bersama dalam mewujudkan hal tersebut dengan terjalinnya sinergitas,” kata Femmy.

Menurutnya, SDM yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia.

Selain itu juga, menurut Femmy, peningkatan kualitas SDM dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin, tuturnya.

Lebih lanjut Femmy menerangkan bahwa sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2011, Posyandu mencakup 10 poin kegiatan pengembangan, diantaranya pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan lanjut usia, BKB, Pos PAUD, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, kesehatan reproduksi remaja dan peningkatan ekonomi keluarga, paparnya.

Sementara narsum ke-2 Plt. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Dr. Lalu Makripuddin, M.Si menuturkan bahwa dalam siklus pembangunan manusia dan kebudayaan adalah suatu siklus yang mencerminkan proses pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas dan berbudaya sejak dalam usia kandungan hingga usia lanjut, katanya.

Menurutnya, pembangunan manusia yang berkualitas dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, anak perempuan dan anak laki-laki yang sehat sebagai calon pengantin dan orang tua yang berkualitas akan menjadi pondasi yang kuat bagi keluarga untuk melahirkan generasi Indonesia unggul dan berdaya saing, tandasnya.

Diskominfo Ciamis
Jurnalis Cucu dan Wahyu

Ciamis,- Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya menghadiri silaturahmi Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS)
yang digelar di OP Room Setda Ciamis, Senin, 31/05/21.

Selain perwakilan kepengurusan dari kedua Ormas, turut hadir Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra, Sekertaris Daerah H. Tatang, Kapolres Ciamis AKBP. Hendria Lesmana, Dandim 0613 Letkol Czi. Dadan Ramdani dan Kaban Kesbangpol, Wawan Ruhiyat.

Bupati Ciamis menyambut baik dan gembira pengambilan sikap kedua ormas yang dewasa, yang bijaksana dan beritikad baik dalam menyikapi permasalahan, melakukan perdamaian dan inisiatif dalam hal mempererat silaturahmi

“Banyak masyarakat yang merasa takut dan panik atas kejadian sebelumnya sehingga diharapkan ke dua ormas dapat menahan diri,” ujar Bupati.

“Saya berharap semua mampu menahan diri dan menciptakan suasana yang kondusif,” tambahnya.

Dandim 0613 Ciamis, mengatakan situasi saat ini kondusif, terkait adanya video hoax kita harus bersama-sama atasi hal tersebut.

“Mediasi ini dapat menciptakan situasi yang kondusif antara kedua ormas,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Kapolres Ciamis, menurutnya banyaknya berita hoax terkait kejadian kesalahpahaman ini harus kita sikapi.

“Perlu adanya pendekatan dan edukasi di bawah demi menciptakan kondusifitas,” ujarnya.

Kapolres tetap menghimbau untuk menahan diri dan senantiasa mematuhi prokes karena saat ini kita berada di tengah pandemi.

Sekjen Ormas Gibas Ciamis Galih mengatakan bahwa banyaknya isu hoax yang beredar merugikan kedua belah pihak yang hendak memprovokasi kedua ormas.

Memohon bantuan pemerintah dan pihak berwajib atas beredarnya di media sosial terkait masalah hoax dan untuk bersama-sama mengatasinya sehingga terciptanya kedamaian dan situasi yang kondusif.

“Harapannya setelah pertemuan ini kita bisa beraktivitas seperti biasanya,” ujarnya.

Sekjen Ormas PP Ciamis, Indra mengatakan keprihatinannya atas ke salah pahaman yang telah terjadi antara kedua Ormas

“Kami akan melakukan evaluasi guna membenahi organisasi,” ujarnya.

Banyaknya berita hoax yang beredar sangat menghawatirkan dan harus segera kita atasi bersama, tambahnya.

“Kami berharap arahan minimal ada beberapa momen berkumpul bersama dan pemberian edukasi terkait kondusifitas di Ciamis,” tambahnya.

Kedua pihak akhirnya bersepakat untuk mempererat hubungan persaudaraan dan tidak saling mempersalahkan dan silaturahmi ini menghasilkan hal yang baik dan kondusif.

Diskominfo Ciamis
Jurnalis Cucu dan Wahyu

Ciamis,- Turunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Ciamis, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam perencanaan terpadu KIA yang dilaksanakan di salah satu hotel di Tasikmalaya, Kamis, (27.05.21).

Hadir pada rapat tersebut, Ketua TP-PKK Kabupaten Ciamis, utusan Bagian Kesra Setda, Bappeda, DPMD, Dinsos, Dinas P2KBP3A, Camat Ciamis, Lurah Ciamis, Puskesmas Ciamis, Kabid Kesmas, Kabid Yankes, dan RSUD Ciamis.

Rapat tersebut membahas tentang masalah kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Ciamis yaitu tingginya jumlah kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh masalah langsung dan tidak langsung.

Menurut dr. Eni, untuk mewujudkan hal tersebut, penanggulangannya diperlukan keterpaduan dari program-program yang ada di stakeholder terkait.

“Karena setiap stakeholder mempunyai program-program dengan target penduduk yang sama dengan tujuan sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Rakor ini merupakan lanjutan atau bagian dari program MDGs, dimana di dalamnya terdapat perhatian khusus sektor kesehatan yang mencakup gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kespro, KB, sanitasi dan air bersih, paparnya.

“Kematian ibu masih tetap menjadi tantangan utama di sektor kesehatan dari waktu ke waktu,” tegas dr. Eni.

Dalam upaya menyusun program dan strategi yang tepat untuk menurunkan angka kematian ibu, Kabid Kesmas mengatakan perlu memperhitungkan kematian ibu dari segi faktor-faktor penyebabnya.

“Yakni adanya penyebab secara langsung, penyebab tidak langsung, maupun faktor-faktor penyebab
yang sebenarnya berada di luar bidang kesehatan itu sendiri seperti infrastruktur, ketersediaan air bersih, transportasi, dan nilai-nilai budaya,” paparnya.

Dihadapan para peserta rapat, dr. Eni menjelaskan Faktor-faktor non kesehatan yang memberikan pengaruh besar, karena dapat menentukan berhasil tidaknya upaya penurunan angka kematian ibu, jelasnya.

Selanjutnya, dr. Eni memaparkan Angka Kematian lbu (AKI) sebagai prediktor utama dampak dari pelayanan KIA dari data baseline Sensus Penduduk tahun 2010, AKI di Indonesia sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup, di paparnya.

Menurun menjadi 305 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2015 (Data Survey antar Sensus (SUPAS) 2015).

Sementara Target penurunan AKI tahun 2019 sebesar 306 per 100.000 Kelahiran Hidup, urainya.

Ini artinya pencapaian saat ini masih on track menuju target 2019, namun dengan penurunan tersebut, tetap secara angka absolut per daerah masih saja ditemukan adanya daerah-daerah yang menjadi penyumbang jumlah kematian ibu tertinggi untuk tingkat nasional, jelasnya.

“Hal ini yang perlu diantisipasi dan diselesaikan segera dengan dukungan seluruh pihak-pihak yang turut hadir untuk memberikan kontribusi solutif dan inovatif agar jumlah kematian ibu dapat menurun untuk meningkatkan usia harapan hidup sebagai bagian dari penilaian terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” harapnya.

Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai prediktor utama dampak dari pelayanan bayi menurut data baseline SDKI 2012, AKB di Indonesia sebesar 32 per 1000 Kelahiran Hidup. Menurun menjadi 24 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2017 (Data SDKI 2017).

Target penurunan AKB tahun 2019 sebesar 24 per 1000 Kelahiran Hidup, ini artinya target sudah tercapai. tandasnya.

Diskominfo Ciamis
Jurnalis Cucu dan Wahyu

Ciamis,- Setahun lebih sektor pendidikan terdampak akibat pandemi Covid-19 yang telah merubah metode pendidikan yang biasanya secara tatap muka berubah menjadi daring (online).

Kendati demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis terus berupaya meningkatkan mutu kualitas pendidikan, salah satunya dengan menggelar acara “Pendidikan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) Melalui Metode Mudzakarah”, Kamis, 27/05/2021.

Diklat yang bertempat di Aula SMPN 2 Ciamis diikuti oleh 500 orang Guru PAI jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan secara tatap muka terbatas dan virtual.

Ketua penyelenggara, H. Hidayat dalam laporannya mengatakan bahwa guru PAI (GPAI) mempunyai peran yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, katanya.

“Pendidikan merupakan kunci dalam menuntaskan segala problematika di masyarakat. Pendidikan sebagai transfer of knowledge merupakan mata tombak utama dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang tertuang dalam Al-Qur’an an Al-Hadits sebagai sumber utama ajaran Agama Islam,” terangnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, H. Tatang menuturkan hendaknya kita semua tidak terlena terus dengan dampak pandemi pada sektor pendidikan.

“Kita optimalkan berkreasi dan berinovasi karena setahun sudah bapak dan ibu guru melaksanakan work from home,” ujarnya.

Dikatakan H. Tatang, anak-anak didik melaksanakan pembelajaran dari rumah, hal tersebut dapat berdampak baik secara psikologis maupun kompetensi terhadap para guru itu sendiri dan juga peserta didik, imbuhnya.

Menurutnya, saat ini pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) sudah mulai dilaksanakan.

“Alhamdulillah, pada dua minggu uji coba PTMT berjalan lancar tidak ada masalah, semoga pada saat PTMT lanjutan ini yang dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei sampai dengan 24 Juni dapat terselenggara secara aman, lancar, tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan”, harapnya.

Fenomena yang terjadi saat ini, menurut H. Tatang, banyak ditemukan anak-anak kita yang terbawa arus sehingga mereka jauh keluar dari dirinya sebagai identitas pelajar, baik perilaku maupun budaya dan pergaulan, paparnya.

Ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan bersama bahwa dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia, tambahnya.

Oleh karenanya, H. Tatang berharap guru agama harus mempunyai kemampuan bukan hanya pengetahuan tentang agamanya, tetapi juga harus mampu memiliki kemampuan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini sebagaimana generasi milenial menggunakannya sebagai alat komunikasi dan mencari informasi, harapnya.

Tidak kalah penting juga, guru PAI juga harus memiliki kompetensi kepemimpinan yaitu sebagai pemimpin informal yang berkaitan dengan peran guru PAI yang tidak hanya di kelas, tetapi juga harus mampu memberikan pengaruh pada seluruh warga sekolah dalam pengembangan budaya agama di sekolah, tambahnya.

Di akhir acara, H. Tatang berharap melalui diklat tersebut para guru PAI dapat kembali termotivasi dan bersemangat lagi untuk melakukan pembelajaran di sekolah dalam mendidik anak-anak dengan membimbing, sehingga anak-anak kita kembali baik secara psikologis, sosial, maupun tumbuh kembang menjadi anak yang cerdas produktif dan berakhlak mulia, tandasnya.

Diskominfo Ciamis
Jurnalis Cucu dan Wahyu

Ciamis — Kabupaten Ciamis lolos mengikuti agenda rutin dua tahunan Penghargaan Swasti Saba dari Kemendagri dan Kemenkes RI melalui Program Kabupaten Kota Sehat (KKS) tahun 2021.

Penghargaan tersebut sebagai apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang berhasil membebaskan sedikitnya 60 persen Desa/Kelurahan dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS) atau telah dinyatakan ODF (Open Defecation Free), salah satunya Kabupaten Ciamis.

Kabupaten Ciamis termasuk pada kategori Padapa atau cakupan ODF-nya mencapai 60 persen lebih, bersama Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu.

Sementara untuk kategori Wistara atau 100 persen ODF diraih Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sukabumi.

Kemudian, enam Kabupaten/kota di antaranya masuk kategori Wiwerda atau 80 persen lebih ODF yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kota Banjar.

Dihubungi melalui ponsel, dr. Eni Rochaeni, Kabid Kesmas Dinkes Ciamis menyampaikan kegembiraannya atas lolosnya Kabupaten Ciamis ke fase selanjutnya dalam Penghargaan Swasti Saba Padapa yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan Kemenkes.

Menurut Eni, keberhasilan ini merupakan bentuk sinergitas dari semua pihak dalam mewujudkan Kabupaten Ciamis sehat, ujarnya. 

“Alhamdulillah Kabupaten Ciamis berhasil lolos berkat capaian jumlah desa ODF 178 desa, dari jumlah desa dan kelurahan sebanyak 265, sehingga tinggal tersisa 87 desa yang belum ODF,” jelasnya.

“Semoga tahapan selanjutnya bisa dilewati yakni verifikasi dan recheking dari pusat lancar dan sukses sehingga tahun 2021 penghargaan Swasti Saba Padapa bisa kita raih,” tandasnya.

Dilansir dari humas.jabarprov.go.id, Sekretaris TP KKS Prov. Jawa Barat, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Barnas Adjidin mengatakan, adapun penghargaan tersebut terdiri dari tiga jenis penghargaan bergantung dengan jumlah cakupan desa/kelurahan yang dinyatakan ODF, jelas Barnas.

Bagi daerah yang ingin mengikuti penghargaan KKS tahun 2021, Barnas menambahkan setiap daerah harus memenuhi 60 % Desa/Kelurahan ODF, mengusulkan Swasti Saba Kategori Wiwerda harus memenuhi 80 % Desa/Kelurahan ODF, Swasti Saba Kategori Wistara harus memenuhi Desa/Kelurahan ODF 100 %, tambahnya.

“Sampai batas akhir waktu penginputan melalui aplikasi, Prov. Jawa Barat dinyatakan 17 kab/kota lolos syarat utama dan layak melenggang untuk menyiapkan tatanan-tatanan sebagai tahap selanjutnya untuk mengikuti penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tahun 2021,”kata dia di Bandung, Senin (24/5/2021).

Penyelenggaraan Program KKS melibatkan banyak lintas sektor dan lintas program melalui Tatanan dalam KKS.

Terdapat tujuh tatanan KKS, yaitu Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum; Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi; Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat; Kawasan Pariwisata Sehat; Kawasan Pangan dan Gizi; Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri; serta Kehidupan Sosial yang Sehat. 

Bagi kab/kota yang di kategori padapa 2 tatanan wajib, untuk kategori wiwerda 4/5 tatanan dan kategori wistara 7 tatanan. 

“Saya berharap proses verifikasi dokumen dan persiapan tatanan ini berjalan dengan lancar.  Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan inovasi sejatinya melalui anugrah Swasti Saba, komitmen mewujudkan Kab/Kota Sehat adalah bagian dari semangat mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin dan mewujudkan Indonesia Sehat,”kata dia. 

Sementara itu, lanjut dia, bagi Kab/Kota yang belum memenuhi syarat utama, belum mencapai target minimal cakupan Desa/Kelurahan ODF 60 % diharapkan tetap komitmen dan terus berjuang sehingga bisa mengikuti di kesempatan tahun berikutnya.  

“Karena pada prinsipnya perolehan penghargaan bukanlah tujuan karena yang utama adalah bagaimana kita berjuang bersama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan kawasan yang sehat terlindungi,” pungkas Barnas.  

Diskominfo Ciamis.
Sumber : humas.jabarprov.go.id