Tag: covid 19

Ciamis,- Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Dofiri mengunjungi Kabupaten Ciamis dalam rangka memantau dan evaluasi penanganan Covid-19 bertempat di Polsek Ciamis, Minggu, (22/8/2021).

Kedatangan Kapolda Jabar disambut Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra, Kapolres Ciamis AKBP Wahyu Broto, Dandim 0613 Ciamis Letkol Czi Dadan Ramadani, Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana, Sekretaris Daerah Ciamis Tatang dan instansi terkait.

Kapolda Jabar mengapresiasi atas penanganan Covid-19 dan ketangguhan Kabupaten Ciamis dalam hal kontraksi ekonomi yang tidak sampai minus.

”Penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Ciamis sudah sangat bagus dan baik penanganannya,” ujar Kapolda.

“Saya apresiasi juga akan ketangguhan Ciamis dalam hal kontraksi ekonomi daerah yang tidak sampai minus, dimana daerah lain mengalami kontraksi yang minus,” imbuhnya.

Terkait penanganan Covid-19, Kapolda menjelaskan ada tiga hal harus ditangani.

Pertama terkait protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menjadi hal standar yang harus disiapkan dalam menekan penyebaran Covid.

Kedua 3T yakni tracing, testing dan dan treatmen yang dilakukan Dinkes dan puskesmas dibantu aparat TNI Polri serta relawan BNPB yang diharapkan siap untuk melaksanakan tugas di lapangan.

Ketiga terkait vaksinasi Covid-19.

Ahmad Dofiri pun mengingatkan agar lebih masif dalam melakukan tracing bagi yang terpapar dan potensial tertular.

“Kita harus tingkatkan tracing, yang terpapar dan potensial harus di uber, apabila ada yang berat masukkan ke Rumah sakit dan apabila ringan lakukan isoman (isolasi mandiri),” jelasnya.

Isolasi Terpusat

Dalam hal isolasi, Irjen Pol Ahmad Dofiri menegaskan agar isolasi mandiri dilakukan secara terpusat. Karena menurutnya saat dilakukan di rumah, tidak optimal dan disiplin dalam menjalankan isolasinya.

“Isolasi mandiri dimungkinkan dihindari, arahkan yang memiliki gejala ringan di fasilitas isolasi terpusat di setiap kecamatan yang sudah dibentuk, ” ujarnya.

Sementara terkait vaksinasi, Ahmad Dofiri memaparkan pada awal September nanti vaksin akan membludak.

“Sekitar 70 juta dosis vaksin akan disuntikan kepada masyarakat dalam rentang waktu satu bulan.” ujarnya.

Menurutnya, untuk membentuk kekebalan komunitas itu harus sampai 70%, jika dikonversikan dengan jumlah warga jabar perlu minimal 37 juta orang untuk diberikan vaksin.

Kontraksi Ekonomi Relatif Bertahan

Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra mengatakan, Kabupaten Ciamis meski di tengah pandemi kontraksi ekonomi relatif bertahan.

“Pada titik terendah Ciamis sampai pada 1,9 persen dalam kontraksi ekonomi,” ujarnya.

Pemkab Ciamis pun telah mendapatkan penghargaan inflasi daerah dari Bank Indonesia dengan menjadi juara kedua terbaik di Jabar.

Sementara itu dalam pelaksanaan PPKM Darurat di Kabupaten Ciamis berjalan lancar aman dan tertib atas kerjasama unsur Forkopimda dan instansi terkait.

“Hari ini Ciamis PPKM Level 3, pelaksanaan kebijakan tersebut berdampak positif terhadap perkembangan Covid-19 di Ciamis, ” ujarnya.

Yana mengungkapkan, perkembangan Covid-19 di Ciamis saat ini melandai, dengan data kasus kumulatif sebanyak 14.572. Sementara untuk kasus Covid-19 aktif sebanyak 466 orang (26 orang diantaranya dirawat dan 440 isolasi mandiri) , dan kesembuhan 13.714, jelasnya.

Untuk isolasi terpusat di Ciamis sudah ada di 27 kecamatan. Ditempatkan di
sekolah-sekolah yang belum dipakai PTM (Pembelajaran Tatap Muka).

“Untuk tempat isoman terpusat telah memelihara fasilitas sanitasi dan sebelum pelaksanaan PTM akan disterilisasi,” ujar Yana.

Sementara itu, angka BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit Ciamis saat ini sudah dibawah 50%. Ini merupakan kerja keras dari jajaran Pemkab Ciamis khususnya Satgas Covid-19 Kabupaten.

“Kebersamaan menjadi salah satu kunci dalam penanganan Covid-19. Kami bersama unsur Forkopimda terus bersama saling membantu dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Ciamis,” tutupnya.

Di akhir kegiatan, Kapolda Jabar menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada relawan Covid-19 yang diwakili Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kertasari.

Diskominfo Ciamis
Jurnalis Cucu dan Wahyu

Ciamis,- Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis H. Tatang ikuti Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat Ke-76, secara virtual dari Aula Setda Kabupaten Ciamis, Kamis, 18/08/21.

Dengan mengenakan pakaian adat Sunda, H. Tatang bersama unsur Forkopimda Kabupaten Ciamis mendengarkan pidato Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil terkait capaian yang berhasil diraih oleh Pemprov Jabar di tahun 2021.

Ridwan Kamil dalam pidatonya mengatakan dalam upaya meningkatkan kemajuan Provinsi Jabar maka kita harus selalu mengedepankan aspek-aspek esensial, mengkaji ulang setiap kegiatan demi tercapainya peningkatan pembangunan di Jawa Barat.

Saat ini, tutur Kang Emil, perbaikan ekonomi menunjukan indikator yang baik secara makro, tuturnya.

“Ini terbukti dari peningkatan indeks yang hari ini mencapai 72,09, meningkat dari tahun sebelumnya 72,04 dari 50 juta lebih penduduk Jawa Barat,” jelasnya.

Lebih lanjut Ridwan Kamil mengatakan Inflasi triwulan 1 dari Maret 2020 hingga Maret 2021 berhasil ditekan 1,43%.

Capaian dan Inovasi

Sepanjang wabah pandemi Covid-19, Pemprov Jabar telah melahirkan berbagai capaian dan inovasi yang membanggakan.

Jawa Barat secara mandiri sudah lahirkan tes PCR, saat yang lain mengandalkan pemerintah pusat, ujar Ridwan Kamil.

“Pemprov Jabar bahkan mampu memproduksi APD sendiri bahkan hingga diekspor ke luar negeri, menciptakan ventilator pada saat itu yang kemanfaatannya sangat tinggi hingga dapat penghargaan dari PBB,” jelas Ridwan Kamil.

“Saat ini yang menjadi target dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah 30 juta jiwa warga Jabar bisa tervaksinsi pada Desember 2021,” tegasnya.

Gubernur Jabar mengatakan Kasus Covid-19 di Jawa Barat cenderung berangsur menurun dilihat dari keterisian bed yang semula sekitar
Semula 92% namun pada hari ini hanya tinggal 27%.

“Hal ini tidak terlepas dari kerja-keras seluruh pihak, Bupati Walikota se Jawa Barat,” imbuhnya.

Jawa Barat berhasil keluar dari resesi dengan raihan indeks 6,13%, ini memberi indikasi pertumbuhan ekonomi lebih baik, ujarnya.

Ridwan Kamil meminta kepada ASN agar terus meningkatkan integritas, melayani dan profesional,” pintanya.

“Apresiasi bagi ASN saat ini kita berhasil menjadi juara 1 di Indonesia dalam upaya penegakan sistem merit dan pelayanan,” ungkapnya.

“Saya mengajak seluruh bupati dan walikota untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik,” ajaknya.

Gubernur Jabar merasa bangga dalam perjalannya saat ini, Jabar berhasil berhasil meraih sebanyak 139 penghargaan dari rentang waktu 2018 hingga 2021.

Diantaranya berhasil meraih penghargaan dalam Laporan keuangan WTP untuk ke-10 kalinya yang juga diikuti 25 kabupaten kota di Jawa Barat, juga menjadi provinsi peringkat ke-2 di ajang Pembangunan Daerah oleh Kementrian PPN/Bapenas, urainya.

Terakhir Gubernur Jawa Barat mengucapkan apresiasi kepada Kabupaten Kota se-Jabar atas kerja kerasnya dalam membangun Jawa Barat.

“Kami mengucapkan apresiasi terhadap bupati walikota yang telah membangun Jabar dengan sebaik-baiknya temasuk dalam upaya penanganan Covid-19 yang secara langsung memberi kontribusi nyata untuk Jabar,” tutupnya.

Diskominfo Ciamis
Jurnalis Cucu dan Wahyu

Ciamis,- Dalam upaya melahirkan solusi bagi kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis sehingga dapat menjaga kestabilan Fiskal Daerah, Pemkab Ciamis menggelar Focus Group Discussion (FGD) secara virtual dari ruang ULP Setda, Senin, 09/08/21.

Strategi pengamanan fiskal daerah dengan pemanfaatan informasi dan teknologi dalam mitigasi risiko dikarenakan adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis (Spirit MR. Ciamis).

Acara FGD bertemakan Spirit MR. Ciamis ini di mulai dengan sambutan dari Bupati Ciamis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, H. Tatang.

H. Tatang menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui bersama kurang lebih selama 2 tahun ini sektor perekonomian sangat terganggu akibat pandemi covid-19.

Hal tersebut mengakibatkan pemerintah tanggap dengan menerbitkan beberapa kebijakan dalam rangka penanganan, pencegahan dan penanggulangan covid-19.

“Seluruh Pemerintah Daerah melakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran sehingga menyebabkan berkurangnya kapasitas fiskal daerah serta kritisnya pengelolaan keuangan daerah,” terangnya.

“Kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal daerah agar perekonomian tetap berjalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Dalam mewujudkan hal tersebut, telah dikeluarkan Surat Edaran No : 900/634/BPKD.4 tentang Penyesuaian Pelaksanaan dan Pencairan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya adalah melalui Surat Edaran No : 973/682/BPKD.3 tentang Pembebasan Pembayaran Pajak Daerah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Covid-19 di Kabupaten Ciamis, urainya.

Kendati demikian, H. Tatang mengungkapkan bahwa FGD ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja namun diperlukan dukungan dari pentahelix yang merupakan unsur utama pembangunan yaitu dari sisi akademisi, bisnis, community, goverment dan media, terangnya.

Menurut Tatang, melihat kondisi rill kemampuan keuangan daerah saat ini dimana di satu sisi APBD dituntut mampu memenuhi Mandatory Spending serta belanja-belanja earmarked lainnya yang mengakibatkan ruang fiskal daerah untuk membiayai program atau kegiatan yang menjadi prioritas di daerah semakin sempit.

“Di sisi lain APBD harus tetap mempertimbangkan kebutuhan penanganan kesehatan dan keselamatan manusia, pemulihan ekonomi daerah dan jaring pengaman sosial,” ucapnya.

Di hadapan para peserta, H. Tatang berharap dengan adanya FGD ini akan mampu melahirkan solusi bagi kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis sehingga dapat menjaga kesetabilan Fiskal Daerah dan mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis.

“Ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk solusi pemecah masalah di saat pandemi ini ketika anggaran terus menerus dituntut untuk dilakukan refocusing dan rasionalisme,” tandasnya.

Diskominfo Ciamis
Jurnalis Cucu dan Wahyu

Ciamis,- Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya Ikuti Launching Online Single Submission (OSS) atau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bersama Presiden RI, secara virtual dari ruang vidcon Setda, Senin, 09/08/21.

Presiden Jokowi diketahui sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 juni 2018 dan kini PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS)

Presiden Jokowi mengatakan bahwa sistem OSS Berbasis Risiko akan membuat proses perizinan kemudahan berusaha semakin cepat bagi pengusaha.

Sehingga diharapkan bisa berdampak positif terhadap realisasi investasi ke depan.

“Ini adalah bentuk dari tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian bagi pengusaha, kemudahan bagi pengusaha, efisiensi, transparansi,” jelas Presiden.

“Saya resmikan launching Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission-OSS),” ucapnya.

Menurut Presiden Jokowi, pandemi ini tidak boleh menghentikan reformasi struktural, ujarnya.

“Kita harus buat terus kemudahan, termasuk dalam usaha investasi karena kita ingin berbagai perusahaan menjadi semakin kondusif, lebih terintegrasi dan meningkatkan kepercayaan baik pelaku UMKM dan para investor terutama dalam kondisi terdampak pandemi,” katanya

“Kita akan terus meningkatkan dari yang mudah menjadi semakin mudah dan kuncinya adalah berada pada perizinan yang menjadi instrumen menentukan kemajuan perekonomian kita kedepan,” imbuhnya.

Menurut presiden, layanan OSS ini memberikan pelayanan yang terintegrasi mulai dari pusat sampai daerah dan layanannya semakin strategis dan sinergis.

“Para pelaku usaha membutuhkan layanan yang mudah, cepat dan tidak berbelit-belit,” tegasnya.

Selain itu, tutur Jokowi, dampaknya akan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi baik di pusat maupun daerah serta akan terbentuknya berbagai lapangan pekerjaan, pungkasnya.

Sudah Melalui Tahap Tes Uji Coba

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menambahkan, bahwa aplikasi ini sudah melalui tahap tes uji coba dan sudah sangat stabil.

“Aplikasi ini menghubungkan semuanya dengan kabupaten-kota, provinsi, kementerian, lembaga dan aplikasi yang ada di pusat sebagai terminal yang akan menghubungkannya,” terangnya.

Kendati demikian, Bahlil juga melaporkan bahwa dalam implementasi ini di prediksi kemungkinan akan ada kendala di beberapa daerah dengan jaringan-jaringan internetnya yang belum memadai.

“Sehingga kami sudah mensiasatinya dengan menyediakan metode online dan semi online untuk daerah-daerah tertentu agar implementasi OSS ini dapat berjalan lancar,” tutup Bahlil.

Diskominfo Ciamis
Jurnalis Cucu dan Wahyu

Ciamis,- Pemerintah Kabupaten Ciamis mengikuti rakor bersama KPK terkait Fokus Tematik Penanganan Covid-19 serta Potensi Korupsi Penanganan Covid-19 secara virtual, Rabu, 04/08/21.

Kepala Satgas Bidang Pencegahan Direktorat Korsup KPK Wilayah II Jawa Barat, Dwi Aprilia Linda mengatakan fokus tematik penanganan Covid-19 adalah pada penanganan kesehatan, vaksinasi, insentif kesehatan dan bantuan sosial.

Ia berharap penyaluran bansos diharapkan disalurkan dengan baik jangan sampai disalahgunakan.

“Pertanggungjawaban tepat waktu menjadi tuntutan dalam penyaluran dana penanganan Covid -19 ini,” ujarnya.

“Hindari potensi tindak pidana korupsi dalam penanganan Covid-19 ini,” imbuh Linda.

Linda mengatakan harus ada data alokasi anggaran yang jelas terkait penerimaan dan realisasi dalam penanganan Covid-19 termasuk realisasi terkait anggaran dukungan vaksinasi.

“Kami harapkan ada dashboard atau catatan yang menampilkan catatan vaksinasi serta adanya laporan terkait kendala dalam mekanisme pelaksanaan vaksinasi di daerah,” harapnya.

Untuk bantuan sosial terkait penanganan Covid-19, Linda mengharuskan adanya data yang sesuai dengan daftar dan mekanisme penyalurannya.

“Terkait bantuan sosial harus ada data yang sesuai terkait bagaimana mekanisme penentuan penerima bantuan, bagaimana distribusi nya,” pungkas Linda.

Diskominfi Ciamis
Jurnalis Wahyu